BPBD MENGHADIRI KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION TENTANG PERIZINAN PERUMAHAN

Berita Terkait

• BPBD MENGHADIRI FGD II TENTANG PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN PESISIR SELATAN PURWOREJO0
• BPBD MELAKSANAKAN SOSIALISASI KEBENCANAAN DI DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL0
• BPBD MENGHADIRI GELAR PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH DAN SOSIALISASI PEMBINAAN KEARSIPAN BUMD DAN PERUSAHAAN SWASTA 0
• APEL SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20250
• BPBD MENGHADIRI RAPAT FORKOPIMDA0
• UPDATE HARI TERAKHIR TIM TRC BPBD KABUPATEN PURWOREJO MELAKSANAKAN TUGAS OPSAR DI LOKASI TANAH LONGSOR MAJENANG. CILACAP0
• POHON KELAPA TUMBANG SEBABKAN KABEL DAN ALIRAN LISTRIK DI 2 DESA MATI TOTAL0
• TANAH LONGSOR DI DESA JATI, KECAMATAN BENER SEBABKAN BANGUNAN GARASI MILIK WARGA RUSAK0
• UPDATE HARI KEDUA TIM TRC BPBD KABUPATEN PURWOREJO MELAKSANAKAN OPSAR DI LOKASI TANAH LONGSOR MAJENANG. CILACAP0
• UPDATE HARI PERTAMA TIM TRC BPBD KABUPATEN PURWOREJO BERSAMA KEPALA PELAKSANA DI LOKASI TANAH LONGSOR MAJENANG. CILACAP0

Berita Populer

• MITIGASI
• RESCUE ULAR WELING OLEH BPBD DI KANTOR SATPOL PP DAMKAR
• Apa itu Relawan Kebencanaan?
• HASIL RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2024 DI JAWA TENGAH
• PETA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI
• APA ARTI BENCANA ?
• Apa Itu Potensi Bencana ?
• JADWAL VAKSINASI RUTIN DI RUMAH SAKIT KAB. PURWOREJO
• MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 AKAN DIPERKIRAKAN LEBIH KERING DARI SEBELUMNYA
• MAKNA SERAGAM ORANGE

Keterangan Gambar : Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Perizinan Perumahan yang diselenggarakan oleh Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

21 November 2025 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo terus memperkuat peran strategisnya dalam mitigasi bencana pada sektor pembangunan perumahan. Hal ini tercermin dalam partisipasi BPBD pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Perizinan Perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo, pada hari Rabu 19 November 2025. Bertempat di Aula Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 13.00 WIB ini dihadiri oleh perwakilan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Purworejo, Bapak Bayu Dwi M, S.Pd dan Bapak Aris Wijaya. Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, Bapak Suryantoro Dwi Putranto, S.T., M.M., dan dilanjutkan dengan arahan dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo, Bapak Rudi Hartono serta Bapak Fidhy Kiawan, S.P.

Agenda utama FGD ini menyoroti transisi regulasi dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Bupati (Perbup) No. 54 Tahun 2021. Dalam paparannya, Kabid Perumahan menjelaskan secara rinci mengenai prosedur syarat administrasi dan ketentuan permohonan pengesahan siteplan perumahan di bawah payung hukum yang baru. Dalam diskusi tersebut, peran BPBD menjadi sorotan penting, khususnya terkait aspek keselamatan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil FGD, BPBD Kabupaten Purworejo memiliki mandat untuk memberikan Rekomendasi Teknis (Rekomtek). Rekomtek ini diberikan setelah proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) selesai, khusus bagi pengembang yang berencana melaksanakan pembangunan perumahan di wilayah yang terindikasi rawan bencana. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian di Purworejo tetap memperhatikan aspek keamanan jangka panjang bagi penghuninya.

Adapun landasan hukum keterlibatan BPBD tercantum secara spesifik dalam Perda No. 3 Tahun 2025 pada pasal-pasal berikut:

• Pasal 14 ayat (3) butir c

• Pasal 52 ayat (1) butir b

• Pasal 69 ayat (4) butir d

• Pasal 98

Anggota DPRD, Bapak Fidhy Kiawan, turut memberikan masukan strategis kepada para pengembang untuk memanfaatkan teknologi dalam pemilihan lokasi. Beliau menyarankan penggunaan aplikasi e-Siska untuk mempermudah identifikasi kelayakan daerah yang akan dibangun perumahan. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, pembacaan dan penandatanganan Berita Acara FGD, serta evaluasi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo. Dengan adanya koordinasi lintas sektoral ini, diharapkan pembangunan perumahan di Kabupaten Purworejo tidak hanya tertib administrasi, namun juga aman dari potensi risiko bencana.

---