BPBD MENGHADIRI GELAR PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH DAN SOSIALISASI PEMBINAAN KEARSIPAN BUMD DAN PERUSAHAAN SWASTA

20 November 2025 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh Ibu Anis S, menghadiri Gelar Pengawasan Kearsipan Daerah dan Sosialisasi Pembinaan Kearsipan BUMD dan Perusahaan Swasta. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis, 20 November 2025, bertempat di Ruang Arahiwang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Acara ini semakin berbobot dengan kehadiran dan penyampaian sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. 

Dalam sesi penyampaian hasil, diumumkan bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang membanggakan:

• Peringkat Provinsi: Menduduki peringkat 17 se-Jawa Tengah.

• Peringkat Kedu: Meraih peringkat 3 se-Kedu.

• Nilai: Mendapatkan nilai 84,83, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya (2024) yang bernilai 75,78.

Acara dilanjutkan dengan pengumuman hasil pengawasan kearsipan daerah tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juara 1 BPPKPAD, juara 2 Disdukcapil, juara 3 Sekretariat Daerah. Kategori Kecamatan juara 1 Kutoarjo, juara 2 Grabag, juara 3 Bruno. Sementara itu, BPBD Kabupaten Purworejo sendiri menempati peringkat 17 dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dievaluasi. Penyampaian materi utama diberikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah. Beliau menekankan bahwa kearsipan di Kabupaten Purworejo, secara khusus, memiliki potensi besar untuk menjadi lebih baik lagi. Diharapkan ke depannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat terus meningkatkan nilai dan kualitas pada kegiatan pengawasan kearsipan di tahun-tahun berikutnya, mengingat pentingnya pengelolaan arsip yang baik sebagai tulang punggung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.