▴ ▴ - TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN KELUARGA, BPBD GELAR SOSIALISASI KEBENCANAAN DI PERTEMUAN RUTIN DWP KECAMATAN PURWOREJO
- PERKUAT SINERGI ANTAR DAERAH, BPBD KABUPATEN PURWOREJO TERIMA KUNJUNGAN KERJA BPBD KOTA YOGYAKARTA
- BPBD BERIKAN EDUKASI, SOSIALISASI SERTA SIMULASI MITIGASI BENCANA DI SMP NEGERI 43 PURWOREJO
- BPBD GELAR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR BANDANG TAHUN 2026
- BPBD HADIRI PENGAJIAN RUTIN ULAMA, UMARO, DAN MASYARAKAT
- TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA, BPBD GELAR SOSIALISASI GLADI LAPANG TSUNAMI DI DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL
- BPBD LAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH KE DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO 07 NOVEMBER 2026
- DROPING AIR BERSIH BPBD KE DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO 07 NOVEMBER 2026
- DROPING AIR BERSIH BPBD KE DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN 07 NOVEMBER 2026
- BPBD LAKSANAKAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2026
PERKUAT SINERGI PASCA BENCANA, BPBD HADIRI RAKOR KOLABORASI LINTAS SEKTOR R3P TERPADU DI JAWA TENGAH

Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) yang Terpadu
26 Juni 2026 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo terus berkomitmen meningkatkan efektivitas penanganan pasca-bencana. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) yang Terpadu. Kegiatan strategis ini diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Juni 2026, bertempat di Kantor Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bapak Bagyo Prihantoro, S.Kep., Ners., MPH. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya gotong royong dan keselarasan program antar-instansi demi mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Rapat koordinasi ini menghadirkan para pakar dan pemangku kebijakan yang mengupas tuntas berbagai aspek krusial dalam pemulihan pasca-bencana:
-
Mekanisme dan Akuntabilitas Hibah RR (BNPB) BNPB memaparkan sistem pengajuan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) yang kini wajib melalui aplikasi E-Proposal. Sistem ini menerapkan prinsip integrasi yang ketat: jika ada satu dokumen saja yang kurang atau salah, sistem secara otomatis akan menghentikan proses pengajuan (freeze). Selain itu, aspek akuntabilitas keuangan negara menjadi harga mati dalam pelaporan penggunaan dana hibah ini.
-
Integrasi Pemulihan ke Perencanaan Daerah (BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah) BAPPEDA Jateng menegaskan bahwa pemulihan pasca-bencana tidak boleh berdiri sendiri. BAPPEDA Kabupaten/Kota didorong untuk mengawal BPBD dalam menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB). Penyusunan KRB wajib terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, di mana BAPPEDA di tingkat daerah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan penyusunan dokumen KRB tersebut.
-
Berbagi Praktik Baik / Best Practice (BPBD Kabupaten Batang) Sebagai bentuk pembelajaran riil, BPBD Kabupaten Batang membagikan pengalaman sukses mereka dalam menyusun dokumen R3P. Kunci keberhasilan mereka terletak pada koordinasi yang sangat intensif dan harmonis dengan berbagai stakeholder, terutama BAPPEDA Kabupaten Batang.
-
Peran Aktif Satgas Bencana BUMN (EVP PT KAI DAOP IV Semarang) Sektor korporasi negara turut mengambil peran. PT KAI DAOP IV Semarang yang ditunjuk sebagai Koordinator Satgas Bencana BUMN wilayah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa setiap BUMN memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siap bergerak dan memberikan bantuan sesuai dengan bidang keahlian korporasinya masing-masing.
Berdasarkan hasil rakor tersebut, Bapak Bagyo Prihantoro, S.Kep., Ners., MPH., menyampaikan beberapa poin penting yang akan segera ditindaklanjuti oleh BPBD Kabupaten Purworejo:
-
Penyusunan KRB: BPBD Purworejo akan memprioritaskan penyusunan dan pemutakhiran dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang valid dan berlaku.
-
Penguatan Komunikasi: Koordinasi dengan lintas sektoral, khususnya BAPPEDA Kabupaten Purworejo, akan semakin diintensifkan guna mengawal anggaran dan integrasi program pembangunan.
-
Optimalisasi Dana CSR: Sebelum melibatkan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), BPBD Purworejo akan mematangkan program kerja yang jelas, nyata, dan terukur, sehingga alokasi dana CSR dari pihak swasta/BUMN dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang terpadu ini, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Purworejo ke depan dapat berjalan lebih cepat, akuntabel, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat. (BPBD Purworejo).


