BPBD HADIRI RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM 2026 DI RUANG ARAHIWANG

Berita Terkait

• BPBD HADIRI VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA PD 20260
• TRC BPBD DAN DPU BINA MARGA EVAKUASI POHON ASEM TUMBANG DI JALUR PURWOREJO - WONOSOSBO, DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN LOANO0
• RUMPUN BAMBU DI JALAN H. AGUS SALIM DIEVAKUASI TRC BPBD BERSAMA WARGA0
• PERKUAT JARINGAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN, BPBD KOORDINASIKAN IZIN FREKUENSI RADIO KE BALMON YOGYAKARTA0
• BPBD MULAI MELAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH KE DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN ANTISIPASI BENCANA KEKERINGAN TAHUN 20260
• BPBD SIAPKAN DATA DUKUNG TATANAN PENANGGULANGAN BENCANA, PERSIAPAN PENILAIAN KKS 20270
• BPBD MELAKSANAKAN PELATIHAN BONGKAR PASANG TENDA PENGUNGSI0
• BPBD DAN DAMKAR GELAR SOSIALISASI SERTA SIMULASI KEBENCANAAN DI KANTOR BPJS KESEHATAN0
• BPBD SALURKAN SANTUNAN UNTUK TANGGULANGI KEMISKINAN EKTREM DI DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI0
• PERSONEL BPBD MENGIKUTI KEGIATAN BERSIH-BERSIH SAMPAH DI KAWASAN EX PLAZA0

Berita Populer

• MITIGASI
• RESCUE ULAR WELING OLEH BPBD DI KANTOR SATPOL PP DAMKAR
• Apa itu Relawan Kebencanaan?
• HASIL RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2024 DI JAWA TENGAH
• PETA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI
• APA ARTI BENCANA ?
• Apa Itu Potensi Bencana ?
• MAKNA SERAGAM ORANGE
• JADWAL VAKSINASI RUTIN DI RUMAH SAKIT KAB. PURWOREJO
• MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 AKAN DIPERKIRAKAN LEBIH KERING DARI SEBELUMNYA

Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Ruang Arahiwang Sekretariat Daerah (Setda)

23 Juni 2026 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Ruang Arahiwang Sekretariat Daerah (Setda) pada Senin (22/06/2026). Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 13.30 hingga 16.00 WIB ini dihadiri oleh perwakilan BPBD, Bapak Firman Isyanto, S.E. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda guna menyelaraskan langkah strategis lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2025, jumlah individu miskin yang masuk dalam kategori Desil 1 (D1) tercatat sebanyak 113.583 jiwa.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan tiga strategi utama intervensi:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan wilayah.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pada tahun anggaran 2026 ini, BPBD Kabupaten Purworejo resmi mendapatkan amanah untuk mengampu tiga desa dampingan, yaitu:

• Desa Ketangi, Kecamatan Purwodadi

• Desa Wonosuko, Kecamatan Kemiri

• Desa Gunungwangi, Kecamatan Kaligesing

Salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat adalah adanya 49 desa prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Warga di puluhan desa tersebut yang hingga kini belum menikmati aliran listrik, dipastikan akan mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis dari pihak PLN. Sebagai langkah lanjutan, setelah proses verifikasi selesai, Rumah Tangga (RT) yang belum memiliki akses PLN akan ditindaklanjuti secara formal melalui pengiriman surat resmi Bupati ke Kementerian ESDM.

Sementara itu, untuk pemenuhan aspek kebutuhan dasar lainnya, pemerintah telah memetakan skema pembiayaan yang integratif:

Catatan Intervensi Kebijakan: Aspek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemenuhan jamban sehat, serta akses air bersih akan diintervensi bersama menggunakan anggaran dari APBD Perubahan 2026, APBD 2027, APBDes 2027, serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendamping untuk segera bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Koordinator PKH, maupun TKSK. Langkah ini diperlukan untuk mengawal proses verifikasi dan validasi (verval) ulang langsung di tingkat desa.

Aspek-aspek krusial yang wajib diverval di lapangan meliputi:

• Ketiadaan akses listrik.

• Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

• Ketiadaan fasilitas jamban.

• Ketiadaan akses air bersih.

Proses verval ini dijadwalkan berlangsung sangat cepat, yakni pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2026. Pihak pemerintah desa diminta segera mengunggah hasil validasi data tersebut melalui tautan resmi: https://bit.ly/IntervensiKemiskinanPwr2026 guna memastikan akurasi bantuan yang akan disalurkan.

---