▴ ▴ - BPBD PADAMKAN KEBAKARAN LAHAN DI DUSUN TIRIP, DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG
- TRC BPBD LAKSANAKAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI KELURAHAN PANGENREJO
- TRC BPBD TANGANI KEBAKARAN LAHAN DI DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO
- BPBD HADIRI KARYA BAKTI DAN RESIK-RESIK GOA SEPLAWAN DALAM RANGKA HUT KE - 81 TNI DAN HUT KE - 76 KODAM IV/DIPONEGORO
- BPBD, DAMKAR, POLRES DAN RELAWAN LAKUKAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI JALAN TENTARA PELAJAR
- BPBD LAKSANAKAN ASSESMENT PENANGANAN TINDAK LANJUT DAMPAK KEKERINGAN DI DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING
- BPBD TEMUKAN TITIK SUMBER AIR UNTUK PENANGANAN KEKERINGAN DAN RENCANA PEMBUATAN SUMUR BOR DI DESA BANYUASIN SEPARE
- BPBD LAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH BANTUAN DARI APINDO KE DESA TLOGOKOTES DAN KALITANJUNG, 17 SEPTEMBER 2026
- KEPALA PELAKSANA BPBD MELAKSANAKAN ASSESMENT BERSAMA TRC PERIHAL PERMOHONAN BANTUAN AIR BERSIH DI SD NEGERI KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO
- BPBD LAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH BANTUAN DARI PMI KE DESA HARDIMULYO DAN KLANDARAN, 17 SEPTEMBER 2026
BPBD HADIRI RAKOR SINERGITAS KEBIJAKAN KESRA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN JAWA TENGAH

Keterangan Gambar : BPBD hadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
04 Juni 2026 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Bapak Firman Isyanto, S.E. dan Bapak A. Shofyan menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (03/06/2026) dari pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB ini diselenggarakan di Aula Eks Bakorwil Surakarta dan dihadiri oleh perwakilan instansi terkait dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Rangkaian acara diawali secara khidmat dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah. Memasuki acara inti, kegiatan diisi dengan paparan materi dari para narasumber, sesi diskusi interaktif antar-peserta, dan diakhiri dengan penutupan.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa rumusan dan arah kebijakan penting yang harus segera disinkronkan di tingkat kabupaten/kota, antara lain:
-
Sinkronisasi Pelayanan Dasar: Rakor ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada sinkronisasi program pelayanan dasar serta strategi percepatan penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
-
Pemutakhiran Data: Ditekankan perlunya pemutakhiran data kemiskinan berbasis desa atau kelurahan secara berkala. Hal ini krusial dilakukan demi menjamin ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
-
Integrasi Program Stunting: Program pengentasan kemiskinan ke depan akan diintegrasikan secara langsung dengan intervensi penurunan angka stunting guna mencapai hasil yang lebih komprehensif.
-
Orientasi Dampak Nyata: Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) diharapkan tidak sekadar mengejar capaian output atau penyerapan kegiatan administratif belaka, melainkan harus berorientasi pada penyelesaian masalah yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, dalam rakor ini juga dipaparkan kesiapan infrastruktur keselamatan siber-fisik oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun anggaran 2026, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menganggarkan pengadaan 15 unit Early Warning System (EWS) kebencanaan.
Perkembangan realisasi program tersebut adalah sebagai berikut:
-
Semester 1 (6 Unit Terpasang): Telah selesai dipasang di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas.
-
Semester 2 (9 Unit Rencana): Sembilan unit EWS sisanya akan menyusul dilaksanakan pada semester kedua, di mana untuk titik lokasi penempatannya saat ini masih dalam proses penentuan.
Keikutsertaan BPBD Kabupaten Purworejo dalam agenda ini diharapkan dapat menyelaraskan program penanggulangan bencana dan pemenuhan pelayanan dasar dengan arah kebijakan makro Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam aspek perlindungan masyarakat rentan.


