PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah

Berita Terkait

• PENYULUHAN PENANGGULANGAN BENCANA PWKI0
• PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN RELAWAN0
• Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Kabupaten Purworejo 0
• DROPING AIR BERSIH DESA ROWODADI0
• DROPING AIR BERSIH DESA DONORATI0
• SURVEI LOKASI PEMASANGAN ALAT DETEKSI GEMPA BUMI0
• PERSIAPAN PELAKSANAAN FASILITASI DESA TANGGUH BENCANA0
• PEMBENTUKAN DESTANA0
• DROPPING AIR BERSIH KE WONOTULUS PURWOREJO0
• DROPPING AIR BERSIH KE DONORATI PURWOREJO0

Berita Populer

• MITIGASI
• HASIL RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2024 DI JAWA TENGAH
• Apa itu Relawan Kebencanaan?
• APA ARTI BENCANA ?
• PETA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI
• JADWAL VAKSINASI RUTIN DI RUMAH SAKIT KAB. PURWOREJO
• MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 AKAN DIPERKIRAKAN LEBIH KERING DARI SEBELUMNYA
• RESCUE ULAR WELING OLEH BPBD DI KANTOR SATPOL PP DAMKAR
• Apa Itu Potensi Bencana ?
• RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH DARI BMKG

BPBD Purworejo (25/06/2019). Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka  Pengintegrasian Penyelenggaraan Penanggulangan Penanggulangan Bencana di Hotel Zuri Express Jakarta kemarin 24 Juni 2019 di buka oleh Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Adwil Kemendagri RI, Zafrizal ZA.

Dalam sambutannya, Direktur MPBK tesebut menyampaikan beberapa hal berikut :
1) BNPB/BPBD tidak disiapkan utk menanggulangi bencana sendirian, tapi harus bekerjasama dan berkolaborasi bersama-sama dengan kementerian lainnya.
2) BNPB/BPBD harus sering2 bertemu, berdiskusi, berkoordinasi dan bekerja bersama-sama dg kementerian lainnya agar pekerjaan penanggulangan bencana terpadu, terintegrasi, demikian pula di tingkat daerah BPBD sering2 bertemu, bekerjasama dg OPD di daerah agar penyelengaraan PB terpadu, kuat dan berhasil maksimal.
3) Terutama pada masa tanggap darurat, semua pihak harus bekerja sama dalam penanganan bencana, terintegrasi, tidak ragu2, dan selaras sebagai suatu tugas pemerintahan baik pusat maupun daerah.
4) Anggaran penanggulangan bencana, tidak bisa hanya terpusat di BNPB/BPBD saja tetapi harus menyebar ke berbagai instansi/OPD/lembaga yg memiliki tupoksi dan terkait PB (Penanggulangan Bencana).
5) Direktorat Manajemen Bencana Kemendagri akan membuat aplikasi online manajemen penanggulangan bencana termasuk manajemen sumber daya manusianya sehingga dari daerah ke pusat bisa komunikasi online seluruh Indonesia, saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
6) Semua jenis bencana harus punya Rencana Kontijensi/Renkon dengan penyelesaian terlebih dulu secara prioritas terhadap ancaman terbesar di tiap daerah.
7) Semua daerah se NKRI harus punya kepedulian terhadap upaya pengurangan risiko bencana, sehingga semua program kegiatan terutama dalam RPJMD nya harus memuat upaya pengurangan risiko bencana.

Rakor ini diselenggarakan sejak kemarin dan akan diselenggarakan sampai hari Rabu 26 Juni 2019 dengan dihadiri oleh 60 orang peserta dari BPBD berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Perseta dari BPBD Kabupaten Purworejo di hadiri oleh Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Lilik Setiawan, SE.

Direncanakan pada rakor ini akan menghadirkan beberapa nara sumber dari Kemenko PMK, BNPB, BPBD Kota Palu dan Dinkes Kabupaten Boyolali. Selesai prosesi pembukaan dilanjutkan denga foto bersama. (*Li2k)

#SalamTangguh
#SiapUntukSelamat

---