DIKLAT PELAKU KEBENCANAAN
Penjelasan rencana pelaksanaan Diklat non-PNS

Berita Terkait

• BPBD PURWOREJO STUDY BANDING KE JAWA TIMUR0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA NGANDAGAN0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA SIDOMUKTI0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA GUNTUR0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA ROWODADI0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA RENDENG0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA PELUTAN0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA PAKEM0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA SIDOMULYO0
• DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH HARI KE-85 DI DESA SUDIMORO0

Berita Populer

• MITIGASI
• RESCUE ULAR WELING OLEH BPBD DI KANTOR SATPOL PP DAMKAR
• HASIL RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2024 DI JAWA TENGAH
• Apa itu Relawan Kebencanaan?
• PETA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI
• APA ARTI BENCANA ?
• Apa Itu Potensi Bencana ?
• JADWAL VAKSINASI RUTIN DI RUMAH SAKIT KAB. PURWOREJO
• MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 AKAN DIPERKIRAKAN LEBIH KERING DARI SEBELUMNYA
• RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH DARI BMKG

Keterangan Gambar : Kepala BPBD sedang memberikan pembinaan

BPBD Purworejo. (20/9/2019). Dengan telah ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2019, maka beberapa persiapan pelaksanaan kegiatan akan segera dimulai setelah persiapan yang bersifat administratif dirasa cukup. Pagi ini kepala Pelaksana BPBD, Drs. Sutrisno, M.Si bersama Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Dra. Endang Prihartini, MH memberikan penjelasan dua kegiatan yang akan dilaksanakan di awal Oktober 2019.

Kegiatan Pertama adalah rencana pelaksanaan diklat tentang kebencanaan khusus bagi tenaga non PNS dilingkungan BPBD sebanyak 39 orang yang akan dilaksanakan pada 30 September sampai 1 Oktober 2019 di Desa WIsata Pentingsari Yogyakarta. Peserta akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendalami materi tentang Water Rescue, Vetikal Rescue, Manajemen Posko Bencana dan Manajemen Logistik.

Kegiatan kedua adalah kepesertaan BPJS untuk tenaga non-PNS sebanyak 41 orang. Disampaikan oleh Kasubbag Umpeg bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan akan dimulai Bulan Oktober dengan kewajiban pekerja membayar iuran 2% dan kewajiban pemberi kerja membayar 3% berdasar UMK Kabupaten sebesar Rp.1.700.000

Pada kesempatan ini, kepala pelaksana BPDB menegaskan bahwa diklat ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga penganggulangan kebencanaan sehingga para peserta harus serius mengikuti. Diklat ini sebagai langkah awal yang nantinya akan diusahakan agar tahun anggaran mendatang dapat diikutkan sebagian atau seluruh peserta untuk mengikuti uji kompetensi pelaku bencana yang dinaungi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB).

#SalamTangguh #SiapUntukSelamat

---