▴ ▴ - BPBD PADAMKAN KEBAKARAN LAHAN DI DUSUN TIRIP, DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG
- TRC BPBD LAKSANAKAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI KELURAHAN PANGENREJO
- TRC BPBD TANGANI KEBAKARAN LAHAN DI DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO
- BPBD HADIRI KARYA BAKTI DAN RESIK-RESIK GOA SEPLAWAN DALAM RANGKA HUT KE - 81 TNI DAN HUT KE - 76 KODAM IV/DIPONEGORO
- BPBD, DAMKAR, POLRES DAN RELAWAN LAKUKAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI JALAN TENTARA PELAJAR
- BPBD LAKSANAKAN ASSESMENT PENANGANAN TINDAK LANJUT DAMPAK KEKERINGAN DI DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING
- BPBD TEMUKAN TITIK SUMBER AIR UNTUK PENANGANAN KEKERINGAN DAN RENCANA PEMBUATAN SUMUR BOR DI DESA BANYUASIN SEPARE
- BPBD LAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH BANTUAN DARI APINDO KE DESA TLOGOKOTES DAN KALITANJUNG, 17 SEPTEMBER 2026
- KEPALA PELAKSANA BPBD MELAKSANAKAN ASSESMENT BERSAMA TRC PERIHAL PERMOHONAN BANTUAN AIR BERSIH DI SD NEGERI KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO
- BPBD LAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH BANTUAN DARI PMI KE DESA HARDIMULYO DAN KLANDARAN, 17 SEPTEMBER 2026
BPBD PURWOREJO MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI 6 SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

Keterangan Gambar : Bapak Firman Isyanto, SE mengikuti Rapat Koordinasi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal)
Selasa, 11 Maret 2025. Bapak Firman Isyanto, SE selaku fungsional Perencanaan BPBD Kabupaten Purworejo mengikuti Rapat Koordinasi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada hari Senin, 10 Maret 2025 yang dimulai pada pukul 09.30 WIB sampai dengan 11.40 WIB di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purworejo. Hasil rapat yang dihadiri adalah sebagai berikut :
1. Desa / Kelurahan agar segera membentuk Tim Pembina Posyandu Tingkat Desa / Kelurahan, karena maksimal bulan April 2025 TP Posyandu Tingkat Kabupaten sudah harus di SK kan Bupati.
2. Di Jawa Tengah hanya Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purworejo yang ditunjuk menjadi Pilot Project oleh Kemendagri untuk pembentukan Posyandu Tingkat Desa / Kelurahan dan akan mendapat prioritas dari Pusat.
3. Kelembagaan Posyandu di jajaran Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) era sekarang adalah sejajar dengan LPM, PKK, Karang Taruna, RT RW bukan lagi dibawah PKK.
4. OPD yang terdapat sub kegiatan SPM untuk menyinkronkan dengan Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
5. OPD pengampu SPM untuk mengirim data personal yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SK Bupati tentang Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten.
6. Program/kegiatan/sub kegiatan dan penganggaran Posyandu telah diakomodir dalam kebijakan penyusunan RKPD (Permendagri no 12 tahun 2024) dan APBD (Permendagri no 15 tahun 2024).


