BPBD PURWOREJO MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI 6 SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

Berita Terkait

• BPBD MENGIKUTI RAPAT PERSIAPAN VERIFIKASI RANWAL RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2005-20290
• POHON SONOKELING DAN POHON ANDHEM TUMBANG MENUTUP AKSES JALAN DI DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP0
• SURVEY BPBD KABUPATEN PURWOREJO KE BMT BINAMAS CABANG LOANO TERKAIT REKOMENDASI MITIGASI KEBENCANAAN (RMK)0
• PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS BENCANA TANAH LONGSOR DAN BANJIR KSPPS BMT BINAMAS0
• POHON MAHONI TUMBANG MENUTUP AKSES JALAN KRENDETAN - PURWODADI, KECAMATAN BAGELEN0
• PEMOTONGAN POHON DURIAN UNTUK EVAKUASI TRUK MOLEN YANG TERGULING DI DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER0
• POHON ASEM TUMBANG MENUTUP JALAN RAYA DI DEPAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO (UMP)0
• BPBD MENGIKUTI KEGIATAN NON FISIK PENYULUHAN TMMD SENGKUYUNG TAHAP 1 TAHUN 2025 DI DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI0
• PENYUSUNAN MOU KERJASAMA PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO UNTUK KEBENCANAAN OLEH BPBD DAN ORARI0
• TANAH BERGERAK DI DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO SEBABKAN RUMAH WARGA TERANCAM DAN JALAN MULAI AMBLAS0

Berita Populer

• MITIGASI
• RESCUE ULAR WELING OLEH BPBD DI KANTOR SATPOL PP DAMKAR
• HASIL RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2024 DI JAWA TENGAH
• Apa itu Relawan Kebencanaan?
• APA ARTI BENCANA ?
• PETA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI
• MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 AKAN DIPERKIRAKAN LEBIH KERING DARI SEBELUMNYA
• JADWAL VAKSINASI RUTIN DI RUMAH SAKIT KAB. PURWOREJO
• Apa Itu Potensi Bencana ?
• RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH DARI BMKG

Keterangan Gambar : Bapak Firman Isyanto, SE mengikuti Rapat Koordinasi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Selasa, 11 Maret 2025. Bapak Firman Isyanto, SE selaku fungsional Perencanaan BPBD Kabupaten Purworejo mengikuti Rapat Koordinasi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada hari Senin, 10 Maret 2025 yang dimulai pada pukul 09.30 WIB sampai dengan 11.40 WIB di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purworejo. Hasil rapat yang dihadiri adalah sebagai berikut :

1. Desa / Kelurahan agar segera membentuk Tim Pembina Posyandu Tingkat Desa / Kelurahan, karena maksimal bulan April 2025 TP Posyandu Tingkat Kabupaten sudah harus di SK kan Bupati.
2. Di Jawa Tengah hanya Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purworejo yang ditunjuk menjadi Pilot Project oleh Kemendagri untuk pembentukan Posyandu Tingkat Desa / Kelurahan dan akan mendapat prioritas dari Pusat.
3. Kelembagaan Posyandu di jajaran Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) era sekarang adalah sejajar dengan LPM, PKK, Karang Taruna, RT RW bukan lagi dibawah PKK.
4. OPD yang terdapat sub kegiatan SPM untuk menyinkronkan dengan Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
5. OPD pengampu SPM untuk mengirim data personal yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SK Bupati tentang Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten.
6. Program/kegiatan/sub kegiatan dan penganggaran Posyandu telah diakomodir dalam kebijakan penyusunan RKPD (Permendagri no 12 tahun 2024) dan APBD (Permendagri  no 15 tahun 2024).
 

---