BPBD HADIRI RAPAT FORUM PENATAAN RUANG, BAHAS RENCANA PEMBANGUNAN MASJID DI WILAYAH RAWAN BANJIR

Berita Terkait

• BPBD GELAR ACARA TEMU RELAWAN DAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)0
• POHON MANGGA TUMBANG DAN TIMPA PAGAR RUMAH WARGA DI KUTOARJO0
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL 26 MARET 20260
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL 26 MARET 20260
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG 26 MARET 20260
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI DESA KERTOJAYAN BAGIAN TITIK BARAT, KECAMATAN GRABAG 26 MARET 20260
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI 26 MARET 20260
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI PANTAI RORO INTEN DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL 26 MARET 20260
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL 26 MARET 20260
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI 26 MARET 20260

Berita Populer

• MITIGASI
• RESCUE ULAR WELING OLEH BPBD DI KANTOR SATPOL PP DAMKAR
• Apa itu Relawan Kebencanaan?
• PETA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI
• HASIL RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2024 DI JAWA TENGAH
• APA ARTI BENCANA ?
• Apa Itu Potensi Bencana ?
• MAKNA SERAGAM ORANGE
• JADWAL VAKSINASI RUTIN DI RUMAH SAKIT KAB. PURWOREJO
• MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 AKAN DIPERKIRAKAN LEBIH KERING DARI SEBELUMNYA

Keterangan Gambar : BPBD hadiri Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang terkait Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha

02 April 2026 - Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Forum Penataan Ruang menggelar Rapat Koordinasi terkait Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha yang diajukan oleh pemohon atas nama Bayu Prastyawan. Rapat ini membahas rencana pemanfaatan ruang untuk pembangunan masjid dan tempat tinggal di wilayah Kecamatan Bayan. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Ruang Otonom Kantor Setda Purworejo. Pertemuan ini dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh jajaran lintas sektoral guna memberikan pertimbangan teknis dari berbagai sudut pandang. Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, di antaranya Kepala DLHP, Kepala DP3AMD, Sekretaris Dinas Pertanian, perwakilan BPBD, perwakilan DKPP, Baperrida, BPN Kabupaten Purworejo, Camat Bayan, Kepala Desa Bayan, tokoh masyarakat, serta jajaran teknis dari DPUPR.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala DPUPR menekankan pentingnya sinkronisasi rencana pembangunan terhadap tata ruang wilayah. Pemaparan materi teknis kemudian disampaikan oleh Kabid Tata Ruang DPUPR, yang dilanjutkan dengan presentasi dari pihak pemrakarsa/pemohon mengenai detail rencana pembangunan rumah ibadah dan hunian tersebut. Satu hal yang menjadi perhatian serius dalam rapat ini adalah letak geografis lokasi yang dimohonkan. Kepala DLHP dan Kepala DP3AMD memberikan saran agar pemohon mempertimbangkan kembali aspek pemilihan lokasi secara matang. Hal ini dikarenakan lokasi rencana pembangunan dikelilingi oleh Sungai Dulang yang memiliki potensi risiko tinggi.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan dari BPBD Kabupaten Purworejo Bapak Ariyanto, S.Pd memaparkan data krusial terkait mitigasi bencana:

• Status Kerawanan: Lokasi rencana bangunan masuk dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang.

• Indeks Risiko Bencana: Berdasarkan IRBI BNPB, Kabupaten Purworejo berada pada indeks risiko sedang multibahaya, menempati peringkat ke-9 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai wilayah paling rawan bencana.

• Catatan Historis: BPBD mengingatkan kembali peristiwa banjir besar tahun 2016, di mana lokasi tersebut terdampak parah hingga air melimpas ke Jalan Nasional dan memberikan dampak luas bagi warga sekitar.

Pihak BPBD menegaskan bahwa pembangunan di lokasi tersebut wajib memperhatikan upaya mitigasi yang ketat, baik untuk ancaman banjir maupun potensi gempa bumi. Konstruksi bangunan diharapkan memiliki standar keamanan yang mampu meminimalisir dampak jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan terkait pemberian izin KKPR, guna memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, tetapi juga menjamin aspek keamanan dan keselamatan dalam jangka panjang.

---