▴ ▴ - BPBD PADAMKAN KEBAKARAN LAHAN DI DUSUN TIRIP, DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG
- TRC BPBD LAKSANAKAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI KELURAHAN PANGENREJO
- TRC BPBD TANGANI KEBAKARAN LAHAN DI DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO
- BPBD HADIRI KARYA BAKTI DAN RESIK-RESIK GOA SEPLAWAN DALAM RANGKA HUT KE - 81 TNI DAN HUT KE - 76 KODAM IV/DIPONEGORO
- BPBD, DAMKAR, POLRES DAN RELAWAN LAKUKAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI JALAN TENTARA PELAJAR
- BPBD LAKSANAKAN ASSESMENT PENANGANAN TINDAK LANJUT DAMPAK KEKERINGAN DI DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING
- BPBD TEMUKAN TITIK SUMBER AIR UNTUK PENANGANAN KEKERINGAN DAN RENCANA PEMBUATAN SUMUR BOR DI DESA BANYUASIN SEPARE
- BPBD LAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH BANTUAN DARI APINDO KE DESA TLOGOKOTES DAN KALITANJUNG, 17 SEPTEMBER 2026
- KEPALA PELAKSANA BPBD MELAKSANAKAN ASSESMENT BERSAMA TRC PERIHAL PERMOHONAN BANTUAN AIR BERSIH DI SD NEGERI KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO
- BPBD LAKSANAKAN DROPING AIR BERSIH BANTUAN DARI PMI KE DESA HARDIMULYO DAN KLANDARAN, 17 SEPTEMBER 2026
BPBD PURWOREJO SERAHKAN 45 BERKAS ARSIP INAKTIF KE DINPUSIP

Keterangan Gambar : Penyerahan berkas arsip inaktif BPBD ke Dinpusip
Purworejo, 10 Juni 2025 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo hari ini menyerahkan sejumlah 45 berkas (setara 50 dus) arsip inaktif kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinpusip) Kabupaten Purworejo. Proses serah terima ini dilakukan di Depot Arsip Dinpusip dan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
Penandatanganan Berita Acara dilakukan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo Bapak Wasit Diono, S.Sos, dan perwakilan Kepala Dinpusip Kabupaten Purworejo sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Penyerahan arsip inaktif ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan arsip yang baik dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, namun masih memiliki nilai guna dan perlu disimpan untuk jangka waktu tertentu. Dengan diserahkannya arsip-arsip ini ke Dinpusip, diharapkan pengelolaan arsip pemerintah daerah dapat lebih optimal, efisien, dan terjaga akuntabilitasnya. Hal ini juga mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan di masa mendatang.


