BPBD MENGIKUTI UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PPID

Berita Terkait

• RAPAT KOORDINASI MITIGASI BENCANA MELALUI GERAKAN PENANAMAN POHON0
• BPBD MENGHADIRI PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN0
• BPBD MENGHADIRI PENGAJIAN RUTIN ULAMA, UMARO DAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWOREJO0
• BPBD MENGIKUTI SOSIALISASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)0
• SIMULASI GEMPA BUMI DI DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA HKBN TAHUN 20250
• CHECKING EARLY WARNING SYSTEM (EWS) TSUNAMI BULAN APRIL TAHUN 20250
• SIMULASI PENYELAMATAN GEMPA BUMI DALAM RANGKA HKBN TAHUN 2025 DI SD NEGERI 2 LUGOSOBO, KECAMATAN GEBANG0
• KEGIATAN SOSIALISASI MITIGASI DAN SIMULASI GEMPA BUMI DI SMA NEGERI 1 PURWOREJO0
• RAKOR BPBD TERKAIT REKOMENDASI MITIGASI KEBENCANAAN RESTO BOGOWONTO 770
• ASSESMENT GERAKAN TANAH DI DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER0

Berita Populer

• MITIGASI
• RESCUE ULAR WELING OLEH BPBD DI KANTOR SATPOL PP DAMKAR
• Apa itu Relawan Kebencanaan?
• HASIL RILIS PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2024 DI JAWA TENGAH
• PETA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI
• APA ARTI BENCANA ?
• Apa Itu Potensi Bencana ?
• JADWAL VAKSINASI RUTIN DI RUMAH SAKIT KAB. PURWOREJO
• MUSIM KEMARAU TAHUN 2023 AKAN DIPERKIRAKAN LEBIH KERING DARI SEBELUMNYA
• MAKNA SERAGAM ORANGE

Keterangan Gambar : BPBD mengikuti Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan PPID

2 Mei 2025. BPBD Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Bapak Ariyanto, S.Pd dan Bapak Rudy Setyawan, S.E mengikuti Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan PPID Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025 bertempat di ruang Otonom Setda Kabupaten Purworejo. Beberapa hal yang disampaikan saat rapat antara lain adalah informasi wajib terbuka antara lain Penggunaan Anggaran, Pelayanan Publik, Pengelolaan Aset dan hasil Kerja pemerintahan harus dibuka untuk publik. Selanjutnya, informasi yang bisa dikecualikan antara lain proses yang masih berjalan atau informasi yang merugikan negara dapat dikecualikan sementara, sedangkan data pribadi harus dilindungi meskipun dokumen utamanya terbuka untuk publik.

---